Jembatan Barombong Kewenangan Pemkot Makassar, PUTR: Siap Fasilitasi ke Pemerintah Pusat

MAKASSAR - Jembatan Barombong yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tamalate kerap kali menimbulkan kemacetan panjang yang semakin hari semakin parah. Hal inipun dikeluhkan oleh masyarakat yang melintas, khususnya pada waktu-waktu sibuk utamanya pagi dan sore hari. Bahkan mereka meminta agar pemerintah daerah segera membenahi jembatan tersebut.

Baca juga: Gubernur Andi Sudirman Apresiasi BBPJN Lakukan Preservasi, Termasuk Ahmad Yani Parepare Sepanjang 1,1 Km

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel), Astina Abbas pun angkat bicara. Melalui sambungan telepon, ia mengatakan bahwa jembatan yang menghubungkan kawasan Barombong dengan Tanjung Bunga tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

"Dulu itu, pada saat akan dibangun kita fasilitasi, kita bantu rangkanya. Itu juga pernah kita usulkan untuk jalur yang satunya lagi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tapi itu beberapa tahun yang lalu, ” kata Astina.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Resmikan SPAM Wae Mese II

Astina menambahkan bahwa Pemprov Sulsel siap memfasilitasi Pemkot Makassar terkait pengusulan bantuan ke pusat, tetapi itu kembali lagi pada kewenangan Pemkot Makassar.

"Cuma yang menjadi masalah sekarang ini terkait jalannya, terkait lahan. Bukan hanya jembatan, tetapi bangunan di bawahnya juga kan pemkot yang punya. Statusnya kan jalan kota, ”  pungkasnya.

Baca juga: Dr. Pratama Persadha: Mewujudkan Superapps Perlu Perhatian Khusus Terhadap Sisi Keamanan Sibernya

Ikhwal pernyataan Kadis PUTR Sulsel ini mencuat setelah banyak keluhan yang diterima oleh PPID Utama Pemprov Sulsel terkait kemacetan arus lalu lintas di ruas jalan dan paling parahnya adalah di atas jembatan yang menghubungkan Makassar dengan Kabupaten Gowa tersebut.(***)